Pelanggaran hukum adalah suatu tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah penanggulangan pelanggaran hukum yang tepat. Menurut Pakar Hukum, Prof. Dr. Soekarno, S.H., M.H. “Langkah-langkah penanggulangan pelanggaran hukum harus dilakukan secara terencana dan sistematis agar dapat memberikan efek yang maksimal dalam menekan angka pelanggaran hukum.”

Langkah pertama dalam penanggulangan pelanggaran hukum adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, kesadaran hukum yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran hukum di Indonesia. “Pendidikan hukum harus ditingkatkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi agar masyarakat lebih memahami pentingnya mentaati aturan hukum,” ujar Prof. Dr. Soekarno.

Langkah kedua adalah penegakan hukum yang tegas dan adil. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., penegakan hukum yang tegas dan adil akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. “Kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” ujar Kapolri.

Langkah ketiga adalah meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Nur Halim, S.H., kerja sama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran hukum. “Masyarakat harus aktif melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran hukum agar penegak hukum dapat segera bertindak,” ujar Nur Halim.

Dengan menerapkan langkah-langkah penanggulangan pelanggaran hukum yang tepat, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran hukum di Indonesia. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan mentaati aturan hukum yang berlaku,” tutup Prof. Dr. Soekarno.