Peran masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum di Indonesia sangat penting untuk menjamin terciptanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Luthfi Jayadi, “Peran masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum harus terus ditingkatkan untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum ICW (Indonesia Corruption Watch), Kurnia Ramadhana, juga menekankan bahwa “Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara harus aktif dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.” Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum bukanlah hal yang bisa diabaikan.

Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam pengawasan instansi penegak hukum. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang terjadi akibat minimnya pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Trisakti Handayani, “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.” Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum bukan hanya sekedar wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum, seperti melalui program-program pelatihan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas dan kredibilitas instansi penegak hukum.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjalankan peran kita sebagai masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum di Indonesia. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan untuk kepentingan bersama. Sebab, seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, “Keadilan yang lambat lebih baik daripada tidak adanya keadilan sama sekali.”